di dalam mewujudkan ketahanan energi nasional ,sebagaimana diamanahkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky sebagai kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan DEN di Jakarta, Senin (23/11). DPR RI mendesak DEN mendorong pengembangan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Ketua Harian DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh menuturkan, DEN akan segera menyusun rekomendasi pengembangan PLTN, baik kekuatan maupun kelemahan.

"Ada semangat dari DPR agar kami tidak perlu takut untuk membangun PLTN. Kami akan pertimbangkan pembangunan PLTN tanpa harus menghilangkan kehatian-hatian, Desember akan ada rapat anggota yang terdiri dari menteri-menteri terkait dengan Ketua DEN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.

Anggota DEN Rinaldi Dalimin menuturkan, langkah-langkah pemerintah membangun 2x10.000 MW ditambah IPP akan cukup sampai 2025, sehingga DEN merencanakan PLTN setelah 2025. "Kalau kita bangun PLTN sekarang, Badan Tenaga Atom Nasional menyatakan Indonesia belum siap," ujarnya.

Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim menuturkan, pembangunan PLTN sudah mendesak karena sumber energi primer fosil sifatnya terbatas. Oleh karena itu, perlu energi alternatif, energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan PLTN.

"Membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangun PLTN. Indonesia bisa bekerja sama dengan Prancis, Jepang, Amerika, atau Korea Selatan dalam membangun PLTN," ujarnya.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono mengungkapkan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan simulasi dari sektor kebutuhan listrik, simulasi teknologi dan ekonomi. Tapi, belum memperhitungkan opini masyarakat.

"Masyarakat mayoritas menolak, tapi terserah keputusan politik bagaimana. Kalau keputusan politik DPR mengatakan ini harus, katakanlah tahun 2018, tentu harus dilengkapi dananya agar bisa direalisasikan," katanya.

Purwono menuturkan, investor yang tertarik bekerjasama membangun PLTN banyak diantaranya Jepang, Korea, Perancis, Amerika, Jerman, dan Kanada. Akan tetapi, harus ada komitmen politik dari pemerintah dimana PLTN akan dibangun karena ini investasi berisiko tinggi. [D-11]

Sumber : Suara Pembaruan, 24 Desember 2009